PJ.BEKASI – Insitut Kajian Strategis (INKASTRA) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, mereka mendesak agar Kejaksaan mengungkap dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terjadi pada Proyek Strategis Daerah (PSD) dalm pembangunan jembatan penghubung di Kecamatan Muaragembong.
Koordinator aksi Muhamad Romdon mengungkapkan, proyek pembangun jembatan penghubung Desa Pantai Mekar dengan Desa Pantai Bakti di kecamatan Muaragembong dengan panjang 148 meter yang menghabiskan anggaran yang sangat fantastis yaitu sebesar Rp120 miliar untuk lanjutan dan Rp17 miliar tahap awal.
Ia menduga, adanya korupsi di dalam proyek tersebut. Pasalnya, kalau dibandingkan dengan proyek jembatan penghubung antara Kabupaten Bekasi – Karawang itu hanya menelan anggaran 79 Miliar dengan panjang 308 Meter.
“Ini yang kemudian menjadi sebuah perhatian khusus bagi kami, pasalnya kalau kita bandingkan antara pembangunan jembatan penghubung Muaragembong dan jembatan perbatasan kabupaten Bekasi – Karawang ini selisih anggaran nya sangat jauh,”ujarnya.
Lebih terang ia berujar, jika dilihat jembatan penghubung Muaragembong ini, panjang hanya setengah daripada jembatan perbatasan kabupaten Bekasi – Karawang,.
“Tapi kok anggaran yang digunakan lebih besar proyek jembatan penghubung Muaragembong kan aneh,”ucap Ia terheran.
Dalam orasinya Romdhon juga menyampaikan, dalam hal ini Kejari Kabupaten Bekasi jangan tutup mata. Ia juga mendesak Kejari untuk segera melakukan audit serta melakukan penyelidikan kepada pihak-pihak terkait.
Informasi yang ia dapatkan salah satu pihak perusahaan yang memenangkan tender untuk melakukan pengerjaan itu diduga kuat milik Kadis SDABMBK, namun menggunakan nama orang lain sebagai pemiliknya.
“Kejari jangan tutup mata dan harus tegas dalam hal ini, agar kedepannya menciptakan Kabupaten Bekasi yang terbesar dari Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme Kami juga mendesak Kejari untuk segera mengusut tuntas atas adanya dugaan kasus Korupsi dalam proyek pembangunan tersebut,”ungkapnya.
Ia juga mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa kembali sampai kasus ini dapat ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Ia juga mendesak Pj Bupati Bekasi Dedy Supriyadi untuk segera melakukan evaluasi besar – besaran di dalam tubuh Dinas SDABMBK.
“Saya pastikan kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, serta kami juga meminta PJ Bupati Bekasi untuk memecat Kepala Dinas SDABMBK dan juga melakukan restrukturisasi secara besar-besaran di dalam tubuh Dinas SDABMBK.”tukasnya.(End)
Tidak ada komentar