Nasib Perda LP2B Potensi Ditelantarkan, Bupati dan Dewan Ogah Disalahkan
PJ.BEKASI – Nasib Peraturan Daerah (Perda) tetang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kembali berpotensi ditelantarkan. Sebab, meski sudah selesai pembahasan namun Bupati dengan DPRD Kabupaten Bekasi ogah disalahkan hingga tak kunjungan diparipurnakan.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Syukron menyesali tindakan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang nampak tidak serius untuk menyelesaikan persoalan LP2B yang memang sudah lama tak kunjung selesai.
”Tanya aja ke eksekutif, kan kita sudah dua kali jadwalkan paripurna, yang pertama waktu itu Bupati sedang ada agenda kepartaiannya. yang ke-dua saya tidak tau alasannya maka itu kita tunggu sekarang,” sesal Ade Syukron kepada potretjabar.com, Senin (01/09/25).
Ade menjelaskan, mekanisme sebuah peraturan yakni Peraturan Daerah (Perda) tidak bisa legislatif sendirian tanpa eksekutif untuk menggelar sidang paripurna dalam pengesahan Perda harus bersama diputuskan.
Keseriusan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang untuk menyelesaikan persoalan lahan pertanian yang sudah semakin terkikis lantaran alih fungsi perlu dipertanyakan.
Bagaimana tidak, sudah dua kali legislatif mengundang eksekutif untuk dapat menggelar sidang paripurna, Bupati Bekasi tidak kunjung datang. Padahal Perda yang menjadi harapan patani itu sejak 2018 sudah ada pembahasan oleh Pansus DPRD Kabupaten Bekasi.
Bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat, sekaligus menjaga produktivitas dan kualitas pangan di Kabupaten Bekasi serta melindungi dan mengembangkan lahan pertanian secara konsisten untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
”Yang namanya Perda itu pembahasan nya bersama sama dikaji sama-sama diharmonisasi sama-sama dan di paripurna pun harus sama-sama jadi tidak serta-merta dewan sendiri,” tegas Ade.
Sa’at paripurna pertama, Bupati Bekasi tidak hadir dengan dalih ada keperluan dengan Partainya sehingga sidang paripurna pun ditunda.
”Yang saya dengar informasinya bupati sedang berkirim surat ke provinsi untuk menanyakan beberapa hal mungkin Bupati ingin mendapatkan konfirmasi lebih lanjut,” katanya.
Sementara, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengatakan, paripurna untuk pengesahan Perda LP2B terkendala dengan penyesuaian antar Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Provinsi.
”Itu tadi terkendala sinkronisasi dan harmonisasi data aja dari provinsi. Dan Kabupaten Bekasi pasti (Disahkan) itukan LP2B,” ucap Bupati singkat.
Di tempat yang sama Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menambahkan, menurutnya LP2B sudah dapat disahkan, tinggal menunggu diparipurnakan di DPRD Kabupaten Bekasi.
”Kita sudah melaporkan dengan dinas – dinas terkait dan sudah deal mungkin tinggal paripurnanya itu sudah ada 36 ribu hektare,” pungkasnya.(Lut)











