banner 728x90

[Opini] Disrupsi Kepemimpinan di Kabupaten Bekasi

  • Bagikan
images 11
Kantor Bupati Bekasi

Oleh : Budi Nasrullah
Fungsionaris HMI Cabang Bekasi

PJ. BEKASI – Kepemimpinan menjadi hal yang sangat urgensi dalam kacamata Islam, hal tersebut bisa dilihat dari Tarikh Islam, bagaimana saat itu ketika transisi pergantian kepemimpinan dari Rasulullah kepada Abu Bakar As-Sidiq ketika Madinah belum kering dengan air mata duka dan jenazah Rasulullah belum di kebumikan Namun kaum Muhajirin dan Anshar sudah berunding di Tsaqifah bani Sa’adah untuk memutuskan pengganti Rasulullah.

Dari Hal tersebut bisa dilihat betapa penting dan prioritasnya sosok Pemimpin.

Kabupaten Bekasi semakin hari semakin dilanda problematika yang enggan berkesudahan hal tersebut di perparah adanya kekosongan di tampuk kekuasaan tertinggi dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) hingga Kepala Daerah.

Ini menjadi fenomena yang baru di Republik ini, sayangnya hal yang baru ini bukan prestasi namun sebuah malapetaka yang disebabkan karena kecacatan Birokrasi yang bobrok.

BACA JUGA :  Sosok Pemimpin Tegas, Kombespol Hendra Gunawan Disebut Pantas Jadi PJ Bupati Bekasi

Harus disadari bersama persoalan yang hadir di Kabupaten Bekasi itu tidak terlepas karena intrik politik mendominasi yang mengakibatkan roda Pemerintahan tidak bisa berjalan optimal, akhirnya Masyarakat yang menjadi korban atas birahi politik yang tak tertahankan.

Fenomena yang terjadi sekarang adalah imbas ketidakjelasan sikap politik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi, jika melihat kebelakang hal tersebut bisa kita lacak dari awal Bupati terpilih, pada tahun 2017.

Eka Supria Atmaja dipinang oleh Neneng Hasanah Yasin untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi. Pasangan ini menang mengalahkan 4 (empat) kontestan lain. Di tengah perjalanan Neneng Hasanah Yasin tersandung kasus Meikarta, setahun menjadi Pelaksana tugas pada tahun 2019 Eka Supria Atmaja disahkan menjadi Bupati Definitif hingga tahun 2022.

Setelah terpilihnya Eka Supria Atmaja Wakil Bupati Kabupaten Bekasi mengalami kekosongan. Sesuai amanah Konstitusi pada (PP  Nomor 12 Tahun 2018) tentang mekanisme pemilihan Wakil Bupati, Bahwa DPRD mengajukan pengangkatan Wakil Bupati kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemprov Jabar sudah di tempuh.

BACA JUGA :  Warga Kedungwaringin Desak Polisi Tangkap Pencuri Tanah Tanggul Citarum

Tapi seperti yang di lansir di REPUBLIKA.co.id Pemprov Jabar menolak hasil yang sudah di usulkan DPRD Kabupaten Bekasi karena pemilihan Wakil Bupati melanggar beberapa aturan. Namun demikian sampai hari ini tidak ada kejelasan yang disampaikan kepada Masyarakat terkait penundaan pemilihan Wakil Bupati.

Tidak berhenti disitu persoalan Wakil Bupati belum selesai kekosongan jabatan juga terjadi di kursi Sekretaris Daerah, seharusnya seperti tertuang dalam Perpres Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pejabat Sekretaris Daerah pasal 8 poin 1, disitu di katakan Bupati/Walikota mengusulkan nama secara tertulis 1(satu) nama calon Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur paling lambat  lima hari terhitung sejak Sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas atau terjadi kekosongan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

banner 728x90 banner 728x90 banner 728x90 banner 20x50 banner 20x50 banner 20x50
  • Bagikan
error: POTRETJABAR.COM