Pagar Laut di Bekasi Disegel, Nasib Nelayan Siapa Bertanggung Jawab?

Penyegelan Pagar Laut di Perairan Kabupaten Bekasi.

PJ.BEKASI – Pagar Laut yang membentang di perairan Kabupaten Bekasi Jawa Barat menjadi salah satu penyebab nelayan setempat mengalami pengurangan hasil tangkapannya. Siapa yang paling bertanggung jawab?

Baru – baru ini, kegiatan proyek pemagaran laut di perairan Kabupaten Bekasi menjadi buah bibir.

Proyek reklamasi yang dikerjakan olah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) dan PT Mega Agung Nusantara (MAN) diklaim sudah legal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, itu hasil dari kerjasama antar pemprov dengan perusahaan pelaksana.

Sontak para nelayan sekitar tak habis pikir, jika itu proyek pemerintah sejatinya dengan tujuan untuk kesejahteraan nelayan. Namun, realitanya para nelayan mulai resah dan mengeluh karena hasil tangkapan mereka menurun drastis.

Ketua Forum Nelayan kabupaten Bekasi Abdurahman mengungkapkan, pagar patok-patok bambu yang membentang sepanjang 3 kilometer mulai dari laut wilayah Tarumajaya Kabupaten Bekasi jelas membuat resah masyarakat pantai terutama para nelayan yang mulai merugi dampak dari kegiatan tersebut.

“Yang dikawatirkan itu proyek reklamasi setelah ada patok-patok di laut. Rekan-rekan nelayan yang dulunya melaut dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore bisa dapat 5 sampai 6 kilogram dengan menggunakan bubu naga. Sekarang, mereka melaut dari jam 8 pagi sampai maghrib cuma dapat 4 sampai 5 ons saja dengan alat yang sama,”keluhnya.

Akhirnya, pagar yang membentang di perairan laut di Kabupaten Bekasi disegel Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) lantaran kegiatan itu tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPR).

Penyegelan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

‘Penghentian kegiatan pemagaran laut tanpa izin,” bunyi plang penyegelan berlatar belakang warna merah yang dibentangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan di lokasi pagar laut.

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021, KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.

Jika demikian, PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) dan PT Mega Agung Nusantara (MAN) yang sudah bekerjasama dengan Pemprov Jabar Barat kuat dugaan tidak memiliki analisa soal dampak lingkungan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).(dam)










Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup
error: POTRETJABAR.COM