PJ. BEKASI – Sebanyak 9 Desa di Kabupaten Bekasi akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada tanggal 4 April 2021. Pelaksanaan pemungutan suara tinggal menghitung hari, namun Pemerintah Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya mengucurkan anggaran ke Panitia Pilkades.
Hal itupun dikeluhkan Ketua Panitia Pilkades Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Ahmad Taminudin, lantaran belum ada terpenuhinya Anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (DPMD).
Ketua Panitia Pilkades Tanjung Baru Ahmad Taminudin mengatakan, pada saat rapat pertama ketua pilkades serentak di DPMD saat itu dijelaskan anggaran per Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu sebesar 20 juta. Ada pun total nilainya itu tergantung sesuai atas dasar jumlah penduduk, Desa Tanjung Baru sendiri diperkirakan ada 12.800 hak pilih, itu digenapkan jadi 13.000 penduduk yang dibagi 500 orang per TPS, dengan total 26 TPS.
“Sementara kita dapat bocoran oleh Kasi DPMD itu berkisaran 840 juta teryata pada hari ini anggaran turun sekitar 707,21 juta sekian, itu ada penurunan, kata Ahmad Taminudin, Rabu (24/3/21).
Dirinya sangat menyayangkan kinerja DPMD Kabupaten Bekasi yang tidak Profesional dan harus bertanggung jawab atas statment yang diberikan saat rapat kemarin.
“Kami sangat sayangkan pada saat ini kinerja Dinas DPMD, dan kami juga dapat bocoran dari Kasi DPMD bahwa Anggaran yang di keluarkan hanya sebesar 707,21 juta, barusan pun saya konfirmasi kepada kasi Kecamatan Cikarang Timur belum ada jawaban yang pasti, “ujarnya.
Kata Ahmad, dalam hal ini pihaknya sebagai panitia Pilkades menyayangkan kinerja Dinas terkait yang tidak Profesional dalam kinerjanya yang mana pada hari ini pun pihaknya belum menerima kucuran dana sepeserpun, sementara pihaknya sudah melaksanakan dan tanggung jawab sebagai Panitia Pilkades dan sudah cukup luar biasa dari kemampuan.
“Kami sudah melaksanakan dan tanggung jawab mana tanggung jawab Dinas terkait dalam hal ini kami menuntut statment yang dikeluarkan dinas terkait pada rapat lalu,”cetusnya.
Lanjut Ahmad, dalam hal ini dirinya tidak lagi menempuh apa pun terkaitan dengan agenda Pemerintah dan pihaknya pun belum mampu melanjutkan berdasarkan hitung hitungan akumulasi anggaran yang sangat tidak sesuai.
“Kami berharap kepada pihak DPMD bekerja harus profesional jangan ke kanak kanakan, kalau pun bicara itu harus dipertanggung jawabkan, “Ya kalau sudah terima anggaran sudah enak, lah, sampai saat ini belum terima sepeserpun,”terang Ia.
Menanggapi hal itu, Kasi pada DPMD Kabupaten Bekasi Dudi menegaskan, proposal Desa Tanjung Baru paling lambat mengajukan nya dibanding desa lainya, dirinya memastikan semua desa yang melaksanakan Pilkades sudah menerima bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemkab Bekasi.
“Real yang diterima oleh Desa Tanjung Baru 775.212.000, baru telponan sama bang tamin, ” kata Ia saat dihubungi.
Menurut dia, angka sebesar itu sudah sesuai dengan keputusan Bupati Bekasi tentang bantuan keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa, Ia membeberkan, dari sembilan desa yang melaksanakan Pilkades hanya Desa Tanjung Baru yang telat pengiriman permohonan pencairannya (Proposal).
“Sesuai keputusan Bupati tentang bankeu keuangan pilkades bang, Tanjung Baru doang yang lain sudah beres, proposal dari desa Tanjung Baru pun baru kemaren datang dan masih ada revisi, tapi mudah – mudahan hari ini anggaran turun, untuk desa lain sudah cair bang, Tanjung Baru aja yang belum, “ujar Dudi mengungkapkan.
” Ia desa lain juga gak masalah dan informasi yang kita sampaikan ke temen – teman BPD plus panitia gak ada miskom, mereka membuat proposal sama dengan yan di bankeu keuangan bang, “pungkasnya.Ful/red).
