Pembangunan Lambat, Silpa Pemkab Bekasi Potensi Membengkak
PJ.BEKASI — Lambatnya pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi dinilai berpotensi menghambat serapan anggaran dan nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpotensi membengkak.
Hal itu diutarakan Ketua Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bekasi Wasju Juanda. Ia mengatakan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan membuat waktu pengerjaan semakin sempit, terlebih Kabupaten Bekasi akan segera memasuki musim hujan.
”Ini sudah di bulan akhir Juli, menjelang Agustus, sampai sekarang belum digelar juga kegiatan APBD murni. Waktu sudah makin mendesak, apalagi sudah menghadapi musim hujan,” ujarnya.
Menurut Wasju, apabila pelaksanaan APBD murni terus tertunda dan beririsan dengan pelaksanaan APBD Perubahan (ABT), maka potensi terjadinya SiLPA akan semakin besar.
”Kalau APBD murni saja belum digelar sampai saat ini, ditambah nanti ABT (APBD Perubahan), pasti akan terjadi SiLPA yang besar lagi,” katanya.
Ia juga mendorong Plt Bupati Bekasi segera melakukan evaluasi terhadap program pembangunan infrastruktur, terutama pada ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dan menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Menurutnya, percepatan proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan harus segera dilakukan agar pembangunan tidak terkendala kondisi cuaca saat musim hujan tiba.
”Plt Bupati harus segera mengevaluasi, termasuk dinas terkait, mana infrastruktur yang prioritas, terutama yang sudah hancur. Pelaksanaan dan lelang harus segera disegerakan,” jelasnya.
Menanggapi adanya keterlambatan yang disebut berkaitan dengan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Wasju menilai kondisi tersebut memang memengaruhi biaya pelaksanaan proyek konstruksi. Kenaikan harga material dan biaya operasional, menurutnya, mengharuskan pemerintah melakukan evaluasi terhadap volume pekerjaan.
Meski demikian, ia menilai proses evaluasi tersebut tidak seharusnya memakan waktu terlalu lama sehingga pelaksanaan pembangunan tetap dapat berjalan sesuai rencana.
”Karena ada kenaikan harga akibat BBM, tentunya harus ada evaluasi. Tetapi sebenarnya tidak perlu waktu lama, harus segera dilakukan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyesuaian harga dapat berdampak pada berkurangnya target volume pekerjaan agar tetap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Selain menyoroti percepatan pembangunan, Gapensi juga berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan prioritas kepada kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, khususnya bagi pelaku usaha jasa konstruksi skala menengah dan kecil.
”Harapannya Pemda mengutamakan kontraktor lokal yang ada di Kabupaten Bekasi, terutama kontraktor menengah ke bawah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah harus tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Menurutnya, program yang telah ditetapkan dalam APBD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) semestinya tetap dilanjutkan oleh Plt Bupati Bekasi.
”Pembangunan itu tidak boleh berhenti di situ. APBD sudah ditetapkan, Renja juga sudah diparipurnakan, seharusnya Plt melanjutkan, bukan memutuskan,” pungkasnya.
(Lut)
