Pemkab Bekasi Siapkan Penampungan Pedagang Sementara
PJ.BEKASI – Paska pasar Bojong Kedunggede Kecamatan Kedungwaringin ludes terbakar, Pemerintah Kabupaten Bekasi bakal menyediakan tempat penampungan sementara bagi para pedagang agar tetap bisa beraktivitas perdagangannya.
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi Gatot Purnomo mengatakan, paska pasar Bojong kebakaran saat ini Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang berupaya untuk menyelesaikan persoalan para pedagang dengan menyediakan tempat penampungan sementara.
”Waktu kunjungan Pak Bupati langsung ke lokasi kejadian kebakaran, beliau langsung berdialog dgn para pedagang, dimana beliau menjelaskan saat ini yg segera harus dilakukan adalah mendirikan tempat penampungan sementara agar para pedagang dapat kembali melakukan aktifitas usahanya,”kata Gatot kepada potretjabar.com, Jum’at (23/05/25).
Untuk itu kata Gatot, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) untuk pembangunan infrastrukturnya.
”Jadi kami saat ini sedang membersihkan bekas puing puing sisa kebakaran dan selanjutnya kami juga sudah berkoordinasi dengan dinas cipta karya dalam hal pembangunan penampungan sementara tersebut,” ucapnya.
Gatot juga mengungkapkan bahwa pasar Bojong Kedunggede tersebut pernah akan dilakukan pembangunan pada tahun 2002 silam, akan tetapi calon mitra kerjasamanya tidak melakukan pembangunan Pasar tersebut lantaran ketidak sepahaman antar pedang. Sehingga, Pemkab Bekasi diterbitkan surat pemutusan kepada yang mitra kerja tersebut.
” Iya, berdasarkan dokumen yang saya baca saat itu tahun 2002 sudah akan ada pembangunan, akan tetapi batal karena informasinya ada ketidaksepahaman antara calon mitra kerjasamanya dengan para pedagang, padahal kondisi itu sudah ada titik temu, namun mitra yang sudah ditunjuk tidak mulai melaksanakan yang akhirnya diterbitkan surat pemutusan oleh pemkab kepada yang bersangkutan,” ujar Gatot.
Jika pasar tersebut sudah terbakar, Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu membangun pasar kembali. Kendati demikian kata Ia, untuk pembangunan perlu pembahasan kembali. Untuk pembangunan pasar itu bisa dengan mitra kerja juga dengan APBD Kabupaten Bekasi.
”Kalau untuk pembangunan kembali pasar, memang perlu dibahas dulu dengan para pemangku kebijakan yang terkait sperti yg disampaikan pak bupati saat kunjungan ke pasar bojonggede,” katanya.
”Dimana perlu diputuskan sumber pembiayaannya, yang kita tau saat ini harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, jadi alternatifnya bisa dengan APBD. Berarti perencanaan akan menyesuaikan mekanisme APBD, atau bisa juga dengan pola kerjasama dengan pihak ketiga skema BGS yang mempedomani Permendagri no.19 tahun 2016 dan perubahannya permendagri no 7 tahun 2024,” pungkasnya.(Lut)











