Pimpin Rapat PAKEM, Kejari Kabupaten Bekasi Tekankan Pengawasan Aliran Kepercayaan

PJ.BEKASI – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pimpin rapat Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Bekasi.
‎
‎ Dengan beranggotakan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, unsur Komando Distrik Militer 0509/Kabupaten Bekasi, unsur Kepolisian Resor Metro Bekasi.
‎
‎Serta, unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, unsur Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi dan unsur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi di Gedung Bupati Bekasi, Rabu (18/06).
‎
‎Kepala Seksi Intelejen (Kastel) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Samuel mengatakan, bahwa fokus utama dalam rapat koordinasi Tim PAKEM adalah pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama.
‎
‎”Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat terhadap ajaran atau paham aliran kepercayaan yang meresahkan masyarakat. Karena, diindikasikan menyimpang atau sesat dan menodai, menghina atau merendahkan satu aliran kepercayaan masyarakat atau suatu agama,”kata Samuel, Rabu (18/06/25).
‎
‎ “Sehingga dapat menimbulkan rasa kebencian, permusuhan dalam masyarakat serta dapat merusak maupun mengganggu kerukunan umat beragama,” ucap Ia menambahkan.
‎
‎Menurutnya, Kejaksaan Republik Indonesia turut menjaga dan menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum melalui pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
‎
‎Sesuai Pasal 30 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan).
‎
‎Melihat pemberitaan yang beredar terkait penyebaran ajaran atau pemahaman yang terindikasi menyimpang di daerah lain, seperti di Kabupaten Maros, Kabupaten Jayapura, maupun Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB),
‎
‎”Maka, Tim PAKEM di Kabupaten Bekasi secara aktif melakukan pendeteksian terhadap aliran kepercayaan maupun ajaran/pemahaman yang menyimpang dari norma/nilai yang ditentukan dalam masing-masing agama maupun penghayat kepercayaan yang diakui dan dilindungi di Indonesia,” pungkasnya.(red)
‎
‎










Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup
error: POTRETJABAR.COM