PJ. BEKASI – Ramai polemik Yayasan pengelola Islamic Centre yang menggunakan nama Yayasan Nurul Islam berpotensi merugikan daerah.
Pengamat kebijakan publik Mastafa Institut, Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, mendorong Pemerintah agar dapat bersikap tegas dalam menyelesaikan persoalan polemik Islamic Centre.
“Agar permasalahan ini tidak berkepanjangan, maka pemerintah Kota Bekasi harus turun tangan menyelesaikan permasalahan yang terjadi, jika terdapat bukti penyelewengan harus ditindak secara hukum,” tegas Ia kepada potretjabar.com Selasa, (01/06/21).
Lebih lanjut, Pengamat yang akrab dipanggil Kamal ini menjelaskan, jika potensi kawasan yang dikenal dengan Islamic Centre ini dikelola dengan baik dan bersama-sama, maka tidak hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dimaksimalkan, melainkan sektor ekonomi dan aktifitas lainnya pun dapat lebih dimaksimalkan.
Untuk diketahui, Yayasan Nurul Islam merupakan Yayasan yang diduga berperan besar dalam pengelolaan kawasan yang dikenal sebagai Islamic Centre Kota Bekasi tersebut.
Selama ini pengelolaan kawasan tersebut dinilai tidak maksimal, karena cenderung hanya dimanfaatkan oleh oknum dan tidak ada kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Jika ada persoalan dalam pengelolaan tersebut, sebaiknya dapat menjadi perhatian. Pemerintah daerah harus memanggil pihak-pihak yang selama ini mengelola kawasan tersebut,”ucap Kamal saat ditemui di tengah kesibukan aktivitasnya.
Pengelolaan Islamic Centre kedepan harus berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya ekonomi keumatan, dan dapat dikelola secara bersama-sama.
” Karenanya sekali lagi kami mendorong Pemerintah Kota Bekasi harus tegas, “pungkasnya.(Far)
