PJ.BEKASI – Sejatinya Anggota legislatif sebagai penyambung lidah aspirasi masyarakatnya, namun hal itu tidak dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bekasi terhadap warganya yang mengatasnamakan Suara Kaum Penganggur Bekasi (SKPB) yang menuntut hak kerja layak hingga terkesan tidak bisa berkutik.
Sikap membisunya para anggota dewan itu dikeluhkan Koordinator SKPB Dwi Haryanto. Kata Dwi, fungsi anggota legislatif diantaranya menyerap aspirasi warganya, kendati kaum penganggur sudah menjerit, dari 50 anggota dewan yang duduk di parlemen bumi Swatantra Wibawamukti tidak ada satupun yang mau mendengarkan jeritan rakyatnya.
“Hati dan telinga para anggota dewan sampai saat ini masih tertutup meski rakyatnya menyuarakan sulitnya mencari pekerjaan di daerah industri terbesar se Asia Tenggara,”keluh Dwi, Selasa (29/08/23).
Meski tidak didukung anggota dewan, Dwi mengaku banyak dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang peduli dengan pengangguran sebab, mereka menilai Kabupaten Bekasi sudah bisa dibilang darurat pengangguran.
Hal senada juga dikatakan Ferli, salah stu tokoh pemuda yang ikut bergabung di SKPB, Ia mengungkapkan, pengangguran di Kabupaten Bekasi semakin tahun semakin bertambah walaupun berada di daerah industri terbesar se Asia Tenggara.
Hal ini yang mengetuk nurani masyarakat Kabupaten Bekasi hingga ikut mendukung aspirasi kaum penganggur agar mendapatkan pekerjaan yang layak di Kabupaten Bekasi.
“Kami sudah berdiskusi dengan beberapa organisasi Masyarakat, kepemudaan, mahasiswa juga Abang abangan saya dari buruh. Jadi aksi jilid dua ribuan pengangguran dan masyarakat yang peduli akan kepung kantor Bupati,”kata Ferli.
Kata Ia, dari 700 lebih perusahaan yang berdiri di Kabupaten Bekasi sangat ironis dengan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi mencapai 203.000 orang pada tahun 2022. Jumlah ini, meningkat dibanding 2021, yakni 197.000 orang.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi M Nuh mengatakan, Kabupaten Bekasi memiliki Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Pengangguran Daerah (TKP3D) bentukan PJ.Bupati Dani Ramdan, untuk dapat menjelaskan yang sudah dilakukan. Begitu juga dengan data yang sudah direlease oleh BPS.
“Nanti komisi 4 akan memanggil TKP3D minta penjelasan termasuk kita konfrontir data dengan BPS,”pungkas Politisi asal PKS.(red)
