Ramai-ramai Sentil Eksekutif Kurang Proaktif, Dobrak PAD Saja Tak Sanggup

PJ.BEKASI – Upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah efisiensi anggaran dan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) menuai sorotan tajam dari legislatif maupun pemerhati kebijakan publik. Pemerintah daerah dinilai tidak proaktif dan gagal mengeksekusi berbagai peluang penambahan anggaran.
‎
‎Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, mengungkapkan pesimismenya terhadap kinerja eksekutif. Ia menilai hingga kini tidak ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah, baik dalam meningkatkan PAD maupun dalam pengajuan tambahan anggaran dari pusat dan provinsi.
‎
‎“Kita maksa naikin PAD, nggak sanggup katanya. Pengajuan penambahan DAK sama DAU nggak dijalanin. Ya mau gimana? Yang jalanin kan mereka,” ujar Ridwan.
‎
‎Ridwan menyebut belum mengetahui adanya upaya serius dari pemerintah daerah untuk mendorong penambahan Dana Bagi Hasil (DBH). Padahal, menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi solusi, asalkan ada kemauan dan kerja nyata.
‎
‎“Saya belum tahu minta DBH atau tidak, tapi harus proaktif juga sih. Bisa jadi solusi kalau pasti. Kalau jalan aja kagak, gimana jadi solusi,” tegasnya.
‎
‎Ia menyoroti lemahnya inisiatif perangkat daerah yang bahkan tidak menindaklanjuti pengajuan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perkimtan. Bagi Ridwan, hal itu menjadi bukti bahwa komunikasi dan eksekusi pemerintah daerah masih jauh dari optimal.
‎
‎“Pengajuan Rutilahu aja ke Pemprov lewat Dinas Perkimtan nggak jalan. DBH kan urusannya ke provinsi dan pusat,” lanjutnya.
‎
‎Ridwan menambahkan bahwa sejumlah kebutuhan anggaran untuk tahun depan memang belum terpenuhi. Namun, peluang itu masih bisa dikejar jika pemerintah mau mengajukan permohonan secara resmi dan menindaklanjutinya dengan keseriusan.
‎
‎“Postur anggarannya ada yang sudah pasti, ada yang belum. Yang belum ini bisa kita minta, kalau pengajuan ada dan kalau dikasih juga,” tutupnya.
‎
‎Pemerhati Kebijakan: Naikkan DBH Sama Saja Seperti Mengemis
‎
‎Terpisah, Pemerhati Kebijakan Publik Kabupaten Bekasi Gunawan menilai langkah pemerintah daerah yang mengandalkan permintaan kenaikan DBH untuk menutup kebutuhan anggaran bukanlah strategi yang elegan. Ia menilai minimnya gagasan dari birokrat menjadi akar persoalan.
‎
‎“Jika hanya meminta naikkan DBH, apa bedanya dengan mengemis,” kritik Gunawan.
‎
‎Menurutnya, pola pikir konservatif yang mempertahankan tradisi lama membuat Pemkab Bekasi sulit berkembang dan gagal memaksimalkan potensi PAD secara kreatif.
‎
‎“Konservatif itu mempertahankan keadaan dan kebiasaan. Birokrat sudah saatnya jangan main drama lagi. Minim gagasan inilah yang membuat PAD tidak naik signifikan,” pungkasnya.(red)










Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup
error: POTRETJABAR.COM