Rupanya ini Penyebab Perumahan Malas Lakukan Serah Terima PSU
PJ.BEKASI – Kabupaten Bekasi menjadi tempat subur bagi para developer atau pengusaha perumahan. Kendati demikian, tidak sedikit para pelaku usaha perusahaan enggan melakukan serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)
Bagaiman tidak, walau pun belum serah terima PSU. Pemerintah Kabupaten Bekasi tetap melakukan pembangunan di areal perumahan tersebut.
Sebagaimana yang terjadi pada perumahan Grand City Cikarang (GCC 2) di Kecamatan Kedungwaringin yang diketahui belum melakukan serah terima PSU sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 9 tahun 2017 tentang penyelenggaraan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, rumah susun dan perniagaan di Kabupaten Bekasi.
”Belum serah terima. Itu saya sudah jawab kalau perumahan tersebut belum serah terima,” kata Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Cecep kepada potretjabar.com, Selasa (20/05/25).
Hal itu berbanding terbalik, meski belum serah terima PSU, Disperkimtan Kabupaten Bekasi tetap menggelontorkan anggaran untuk peningkatan jalan pada perumahan tersebut, yang sejatinya masih tanggung jawab pengembang perumahan.
Kegiatan itu menelan anggaran sebesar Rp.800 juta lebih dari APBD Kabupaten Bekasi tahun 2025, yang dilaksanakan oleh CV.Wartzoe.

Sementara, kegiatan itu berada pada Bidang Permukiman pada Disperkimtan Kabupaten Bekasi yang kini dijabat oleh Toni Dartoni. Anehnya, meski satu atap pada Dinas yang sama ia tidak mengetahui mana saja perumahan yang sudah melakukan serah terima PSU.
”Saya bukan ngurusin perumahan. Adapun selama ini memang kita tidak tau perumahan belum diserah terima,”kata Toni.
Menurutnya, banyak perumahan belum serah terima PSU. Namun, kondisinya terlantar yang banyak infrastruktur yang membahayakan masyarakat.
Seperti jalannya rusak juga salurannya, akan tetapi huniannya sudah banyak. Sehingga, jika musim penghujan menjadi banjir
”Tanggung jawab siapa lagi kalau bukan tanggung jawab Pemerintah Daerah, karena mereka sudah berkontribusi membayar pajak bertahun-tahun terus ke siapa, kalau tidak peduli pemerintah daerah siapa lagi,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, pelaksanaan kegiatan itu dilandasi payung hukum yakni Perbub Bekasi nomor 51 tahun 2019 tentang pemeliharaan, perbaikan dan atau peningkatan kwalitas prasarana sarana dan utilitas pada kawasan perumahan di lingkungan hunian di Kabupaten Bekasi, untuk pekerjaan jalan di perumahan terlantar yang belum diserah terimakan
Padahal, dalam peraturan tersebut sebagaimana pasal 8 Perbub nomor 51 tahun 2019 perumahan yang dapat dilaksanakan pemeliharaan infrastrukturnya bagi perumahan yang terlantar atau ditelantarkan oleh pelaku pengembang perumahan.
”Perumahan belum serah terima bisa dibangun oleh pemerintah bisa dibangun pemerintah, bisa dibangun karena tadi ada diskresi terhadap pekerjaan yang menjadi, jadi dasarnya perbup 51 tahun 2019,”tambahnya.
Informasi yang dapat dihimpun Perumahan GCC 2 saat ini masih terdapat pelaksanaan pembangunan rumah oleh developer sehingga, jika demikian perumahan tersebut belum dapat dikatagorikan perumahan yang terlantar atau ditelantarkan oleh pelaku pembangunan.(Lut)











