Satpol PP Bekasi Bongkar Pagar Panel di Babelan, Tindak Lanjuti Dua Aduan Warga

PJ.BEKASI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi membongkar pagar panel yang berdiri di sisi sungai Kampung Pulo Timaha, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan. Pembongkaran dilakukan sebagai tindak lanjut atas dua aduan dari warga serta pihak perusahaan.

Aksi Satpol PP tersebut sebelumnya sempat menjadi sorotan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman (Trantib) Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ganda Sasmita, menjelaskan bahwa pihaknya menerima aduan pertama dari PT Ispi melalui surat yang ditujukan kepada Bupati dan Ketua DPRD via Komisi III, berisi penolakan terhadap pembangunan jalan di lokasi tersebut.

Aduan kedua datang dari warga Desa Babelan Kota yang meminta penertiban pagar panel di bantaran kali karena dianggap mengganggu akses warga. Menindaklanjuti laporan itu, Satpol PP langsung melakukan pengecekan lapangan.

“Saya tanya di situ, ada yang ngaku memang dia melaksanakan pemagaran panel. Kita pertanyakan dia memiliki izin apa. Setelah itu kita laksanakan pemanggilan, kemudian BAP oleh penyidik bahwa ada warga yaitu Pak Haji Jafar bin Nisan. Dia mengatasnamakan orangnya PT Ispi,” kata Ganda.

Dari proses klarifikasi, pihak yang memasang pagar panel mengakui bahwa kegiatannya melanggar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 serta tidak mengantongi izin dari pemerintah desa maupun pemilik kewenangan lahan, yakni BBWS dan PJT. Satpol PP kemudian meminta pemilik pagar membongkar sendiri dalam waktu tujuh hari kerja.

Namun hingga batas waktu yang ditentukan, pembongkaran tidak dilakukan.

“Selang tujuh hari kita cek lokasi dan ternyata tidak dilaksanakan. Maka kita menindaklanjuti dengan SOP Satpol PP, yaitu peringatan pertama, kedua, dan ketiga,” ujarnya.

Ganda menegaskan bahwa langkah pembongkaran sudah melalui prosedur penegakan Perda secara berjenjang, sehingga tidak ada tindakan mendadak tanpa proses administrasi.

“Jadi kita bongkar dengan tahapan, nggak ujug-ujug. Pemanggilan orangnya, kemudian orangnya sudah membuat pernyataan tidak memiliki izin dan siap membongkar. Tapi pas kita kasih waktu tujuh hari tidak mengindahkan, maka kita melaksanakan tahapan,” ucapnya.

Ia memastikan bahwa terdapat dua dasar yang menjadi alasan Satpol PP bertindak, yaitu pemasangan pagar panel di atas bantaran kali yang menghambat akses publik serta adanya penolakan terhadap rencana pembangunan jalan.

Ganda juga menepis tudingan bahwa Satpol PP bertindak tebang pilih dalam menertibkan pelanggaran.

“Jadi kami tidak bisa ujug-ujug, ini melanggar, ini kita tutup. Tidak. Karena kalau ada pelanggaran, kita ada tahapannya,” tegasnya.(Lut)










Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup
error: POTRETJABAR.COM