BEKASI  

SE Empat Menteri Jadi Solusi Pemkab Bekasi Terbitkan PBG

PJ. BEKASI – Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 973/1030/SJ; Nomor SE-1/MK.07/2022; Nomor 06/SE/M/2022; dan Nomor 399/A.1/2022 Tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Kini Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang (DCKTR) sudah bisa mengeluarkan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Diketahui, SEB itu dikeluarkan pada 25 Februari 2022 dan ditandatangani oleh empat menteri, meliputi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri PUPR, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Ary Saktiawansyah mengatakan, dikeluarkannya SE empat Menteri tersebut sudah menjadikan solusi bagi Pemerintah Daerah. sebab kata dia, sebelumnya pelayanan PBG terkendala karena belum adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang PBG yang menjadi dasar menentukan retribusi untuk Penghasilan Asli Daerah (PAD).

BACA JUGA :  Kejari Kab. Bekasi Musnahkan Barbuk dari 339 Perkara Pidum

“Insya Allah bulan ini PUPR Kabupaten Bekasi sudah implementasikan PBG, ” katanya kepada wartawan Minggu (6/3).

Substansinya kata Ia, SEB empat Menteri itu yang menetapkan atau membolehkan secara resmi penggunaan Perda tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). hal itu bertujuan agar memungkinkan pembangunan properti di berbagai daerah terus berlanjut meskipun belum ada Perda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Mengacu pada Perda yang lama. artinya
bagi Pemerintah Daerah yang belum punya Perda PBG maka tarif besaran retribusinya bisa menggunakan Perda IMB, ” tambahnya.

Menurutnya, SE empat menteri itu merupakan pelonggaran karena berdasarkan pengaturan di dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 347 Peraturan Pemerintah (PP) No. 16/2021 yang mengubah nomenklatur IMB menjadi PBG, pemkab/pemkot harus menyediakan PBG paling lama 6 bulan sejak PP itu berlaku yaitu pada tanggal 2 Agustus 2021.

BACA JUGA :  Soal Pasien 'Bisul'¬†Benarkah Kadinkes Dibohongi Anak Buah?

“Semua sinergis baik dari DPRD nya dan pihak-pihak terkait lainnya mudah-mudahan sesuai apa yang di amanatkan dan direncanakan Perda PBG bisa segera terealisasi,”.harapnya.

Masih kata Ia, dengan diluncurkannya layanan SIMBG dalam pelayanan PBG tersebut, pihaknya berharap akan lebih membantu masyarakat dalam mendapatkan kemudahan, transparansi, dan peningkatan layanan publik menjadi lebih baik lagi kedepannya dalam pelayanan Perizinan khususnya di kabupaten bekasi.

“Insya Allah Pelayanan PBG sudah bisa berjalan dan Mudah-mudahan dengan pelayanan secara SIMBG ini semakin mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” demikian ujarnya. (red)