Sekarang SHGB di Atas Satu Hektar Beralih Kewenangan
PJ.BEKASI – Pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ( Permen ATR/BPN) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah mengatur pelimpahan kewenangan mulai dari pusat kanwil dan daerah.
Hal itu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bekasi. Darman Satia Halomoan Simanjuntak melalui Kepala Seksi (Kasie) Penetapan Hak dan Pendaftaran. Nandagia Darmad mengatakan, ada batasan dalam kewenangan terbaru dalam Permen ATR/BPN No 5 Tahun 2025.
Salah satunya dalam perpanjangan dan pemberian hak baru atas Hak Guna Bangunan (HGB) yang sebelumnya luasan di atas 10.000 m² hingga 20.000 m² masih berada dalam kewenangan Kantah Kabupaten saat ini sudah beralih ke Kantor Wilayah (Kanwil).
“Permen ATR/BPN No 5 Tahun 2025 ada perubahan kewenangan yang tadinya bisa di Kantah saat ini beralih ke Kanwil,”Katanya kepada wartawan Rabu (11/06/25).
Sebelumnya yang mengatur tentang kewenangan ada di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Sehingga, dengan aturan yang baru sudah diberlakukan aturan lama sudah tidak di berlakukan.
”Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 April 2025, Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pertanahan kepada masyarakat,” tambahnya.
Ia berharap, dengan diberlakukannya Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2025 dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pertanahan, serta mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi pertanahan.
Sehingga kata dia, cita-cita mulia dari peraturan itu yang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang lebih terstruktur, transparan dan kepastian hukum terimplementasi lebih baik lagi dapat menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan kedepannya.
“Harapannya dengan adanya Permen ATR/BPN No 5 Tahun 2025 bisa terus Penyempurnaan semua bentuk Regulasi hal itu merupakan bagian dari reformasi birokrasi di bidang pertanahan,” tutupnya.(Man/red)











