Setelah DAS, Kajari Kabupaten Bekasi Kembali Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Buldozer

  • Bagikan
IMG 20211103 WA0010
Kajari Kabupaten Bekasi Kembali Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Buldozer

PJ. BEKASI – Setelah menetakan tersangka DAS kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Berat Grader (Buldozer) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi kembali menetapkan satu tersangka baru.

Kasi Intelejen Kejari Kabupaten Bekasi Siwi Utomo mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara dalam perkara aquo, telah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap Subjek Hukum atas nama SP sebagai marketing PT. United Equipment Indonesia.

“Dan terhadap yang bersangkutan saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan Penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan, “kata Kastel Kajari Kabupaten Bekasi Siwi dalam releasenya.

BACA JUGA :  Uji Adrenalin Jadi Crosser, ini Lokasi Trek Motor Trail di Cikarang

Tersangka kata Ia, dijerat Pasal 2 dan / atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kronologis kasus korupsi pengadaan Buldozer DLH Kabupaten Bekasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi merencanakan kegiatan pengadaan 3 (tiga) unit alat berat grader (Bulldozer) pada APBD Perubahan Tahun 2019 berdasarkan kebutuhan pengadaan 3 (tiga) unit alat berat grader (Bul ldozer) berasal dari keluhan warga sekitar TPA Burangkeng dalam demonstrasi untuk menutup TPA.

Setelah adanya nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUAP) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi atas kegiatan pengadaan alat berat grader (bulldozer) sebanyak 3 unit harga satuan Rp. 2.800.000.000,- dengan jumlah sebesar Rp. 8.400.000.000.

BACA JUGA :  Kasatpol PP Kabupaten Bekasi Ogah Kerja, Plt. Bupati Wajib Evaluasi

Dalam perencanaan pengadaan PPK (DAS) bersama dengan pihak PT. United Equipment Indonesia yakni Handi Martadi (Supervisor) serta “SP” (Marketing) sebagai pihak lain yang tidak terkait dengan Organisasi Pengadaan (tidak memiliki kewenangan berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018), dan ditandatangani oleh Handi Martadi (Supervisor PT. UNITED EQUIPMENT INDONESIA), “DS” (PPK) menetapkan spesifikasi teknis dan KAK bersamaan dengan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

  • Bagikan
error: POTRETJABAR.COM