BEKASI  

Soal THM, Dani dan Deni Kena ‘Semprot’

PJ.BEKASI – Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan dan Plt. Satuan Polisi (Satpol) Pamong Peraja (PP) Kabupaten Bekasi, Deni Mulyadi dituding tidak serius dalam menegakkan Perda Nomor 3 Tahun 2016.

Hal itu dikatakan Tokoh Bekasi, Maha Rira, Rabu (28/9/22). Bagaimana tidak, kata lelaki yang akrab disapa Rira, keduanya (Dani dan Deni) bergerak dengan Perda yang tidak ada sanksinya.

“Bagaimana mereka bisa menutup THM yang berkedok cafe, restoran, spa dan lain-lain. Kalau Perdanya juga tidak ada sanksinya. Kalau ada sanksinya, THM yang ditutup permanen kemarin tidak akan berani kirim surat permohonan untuk dibuka kembali,” kelakar Rira.

Penyelenggaraan Perda Kepariwisataan di Kabupaten Bekasi kata Rira, perlu dikaji ulang dan diperkuat pelaksanaannya dengan pertimbangan-pertimbangan sanksi, mengingat keberadaan THM yang semakin meluas dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, serta kurangnya kesadaran pelaku usaha kepariwisataan dalam perizinan.

BACA JUGA :  Sukakarya Mulai Terkepung Banjir

“THM sudah jelas berdampak negatif. Apalagi jika sudah masuk ke golongan-golongan. Golongan yang saya maksud adalah sebagiam masyarakat yang tadinya belum tahu menjadi tahu, karena intens keberadaannya,” papar dia juga.

“Jika Pemerintah beralasan pencabutan izin karena izin usaha hanya dikeluarkan dari pusat, pejabat yang sebut itu terlihat tidak berilmu. Memangnya Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak terintegrasi dengan Pemerintah Pusat,” ujar Rira.

Ditambahkan Rira, ketidakjelasan Perda Nomor 3 Tahun 2016 dalam hal ini akan ada imbas negatif. Sebagai pimpinan pucuk Pemerintah Kabupaten Bekasi, Dani Ramdan harus bertanggung jawab bila rusaknya moral masyarakat Kabupaten Bekasi. Hal itu, lanjut Rira  bisa saja terjadi. Apalagi akan dikenang masa jabatannya meski ‘seumur jagung’.

“Dani dalam ini harus memanggil Dinas Pariwisata dan Satpol PP agar memperbaiki Perda Nomor 3 Tahun 2016. Jika tak dapat dirubah, hal ini akan berimbas pada masa jabatannya. Bisa saja Dani dengan persoalan ini tidak dapat diperpanjang masa jabatannya hingga 2024,” cetus Rira juga.

BACA JUGA :  MOI Bekasi Raya Desak Polisi Tangkap Pelaku Intimidasi Wartawan

Perlu diketahui, di Kabupaten Bekasi pajak yang dibayar oleh masyarakatnya merupakan kepentingan hidupnya dan Pemerintah Daerahnya. Hal itu memberikan petunjuk bahwa terdapat potensi untuk mencapai efisiensi ekonomi dalam kepentingan masyarakat.

“Masyarakat bisa memilih untuk tinggal di lingkungan yang anggaran daerahnya memenuhi preferensi yang paling tinggi. Saat masyarakat tidak senang pada kebijakan pemerintah dalam pembebanan maka hanya ada dua pilihan bagi warga masyarakat, yaitu meninggalkan wilayah tersebut atau tetap tinggal di wilayah tersebut dengan berusaha mengubah kebijakan pemerintahnya melalui DPRD-nya,” pungkas Rira. (rm)

error: POTRETJABAR.COM