banner 728x90

Soal WTP Swasta Jual Air langsung, Bupati Didesak Evaluasi Kinerja Gatot

  • Bagikan
Foto Redaksi
Foto Redaksi

PJ. BEKASI – Sejumlah elemen masyarakat mendesak Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengevaluasi Kabag Ekonomi Gatot Purnomo dan Kasubag ekonomi Isnaini yang seolah acuh dan enggan menemui Pendemo yang mengatasnamakan Konsorsium Pemuda & Rakyat Bekasi (KONSPIRASI) yang melakukan unjuk rasa di Komplek Pemda Kabupaten Bekasi sebanyak dua kali. Padahal mereka hanya ingin berdialog menjelaskan tuntutan transparansi atas Investasi pengusahaan air swasta baik dalam sistem BOO maupun BOT.

Menurut Sekjend Brigade Anak Serdadu (BAS) Ragil mengatakan, menghindar dari persoalan seolah mengiyakan atas adanya Swastanisasi Air yang bertentangan dengan Putusan MK bernomor 85/PUU-XI/2013 yang menghapus keberadaan seluruh pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA), dan PP 54 tahun 2017 tentang BUMD.

BACA JUGA :  Putus Mata Rantai COVID-19, Vaksinasi di Karangsatu Gencar Dilakukan

“Kabag dan kasubag ekonomi seharusnya menjawab apa yang menjadi tuntutan pendemo, jangan melihat siapa yang berdemo tapi dengarkan apa yang diutarakan. Bullshit (bohong) kalau mereka gak tau, So… pasti ada yang hendak ditutup – tutupi” kata Ragil kepada media

Sekjend Organisasi yang menaungi anak – anak TNI dari Darat, Laut dan Udara ini menjelaskan bahwa penjualan air ke pelanggan secara langsung adalah bentuk Kapitalisasi atas Air dan seharusnya Pelanggan diambil alih dan menjadi pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi. WTP swasta sebatas mengelola dan menjual air baku kepada PDAM Tirta Bhagasasi.

BACA JUGA :  Vaksinasi Massal di Sukamakmur Siapkan 500 Dosis Sinovac

“Kalau Kabag dan kasubag ekonomi bekerja profesional, tentunya tidak ada pengusaha yang mengangkangi PP BUMD, PP SPAM dan Putusan MK.  Inikan bisa menjadi potensi bisnis untuk meningkatkan pendapatan, saat ini aja PDAM penghasilan kotornya perbulan 34 milliar atau 418 Milliar pertahun, kalau kinerja pengawasan  sudah gak bagus dan tidak mau terbuka terhadap publik. Seharusnya Bupati mengevaluasi Kabag dan kasubag tersebut, agar ada perbaikan BUMD kedepan” tegasnya.

Sampai saat ini Kabag Ekonomi dan Kasubagnya belum memberikan keterangan bahkan nomor handphone keduanya sudah tidak aktif pasca ramainya aksi protes terhadap penguasaan air oleh pihak swasta.(Wan).

banner 728x90 banner 728x90 banner 728x90 banner 20x50 banner 20x50 banner 20x50
  • Bagikan
error: POTRETJABAR.COM