Tanggul Citarum Kritis di Pebayuran, BBWS Didesak Segera Bertindak
PJ.BEKASI – Ancaman kerusakan tanggul di sepanjang Sungai Citarum wilayah Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi kembali mengemuka dan memicu kekhawatiran warga.
Camat Pebayuran, Hasim Adnan Adha, menegaskan pihak kecamatan telah mengambil langkah aktif dengan mendorong penanganan serius melalui koordinasi langsung bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.
Hasim menyampaikan, persoalan normalisasi irigasi serta kondisi tanggul kritis secara khusus telah dibahas dalam rapat minggon kecamatan yang digelar pekan lalu dan dihadiri langsung oleh pihak BBWS Citarum.
“Pada rapat minggon minggu lalu, kami secara khusus mengundang BBWS Citarum untuk membahas normalisasi irigasi serta memohon penanganan tanggul Sungai Citarum yang kondisinya sudah kritis,” tegas Hasim.
Menindaklanjuti rapat tersebut, BBWS Citarum akhirnya turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung. Sedikitnya empat titik tanggul kritis menjadi fokus pemeriksaan, masing-masing berada di Kelurahan Kertasari, Desa Karanghaur, Desa Sumbereja, dan Desa Karangsegar.
“Alhamdulillah, hari ini BBWS Citarum sudah melakukan pengecekan langsung ke tanggul-tanggul kritis di wilayah Pebayuran. Ada empat titik yang diperiksa,” ungkapnya.
Meski demikian, Hasim menegaskan bahwa pengecekan lapangan tidak boleh berhenti sebatas pendataan. Ia mendesak agar hasil peninjauan tersebut segera ditindaklanjuti dengan penanganan konkret, mengingat tanggul Sungai Citarum memiliki peran vital dalam melindungi permukiman warga dan lahan pertanian dari ancaman banjir.
“Harapannya, setelah dilakukan pengecekan, bisa langsung dilanjutkan dengan penanganan tanggul-tanggul kritis tersebut,” pungkasnya.
Kekhawatiran serupa juga disuarakan warga. Sunaryo, warga Kampung Babakan RT 01/01 Desa Karangsegar, menilai kondisi tanggul saat ini sudah sangat rawan dan membutuhkan penanganan segera dari pihak yang berwenang.
“Perbaikan tanggul yang terlihat rawan di depan kantor desa harus segera dilakukan. Itu jelas di luar kemampuan pemerintah desa. Ada pihak yang lebih berwenang dan harus bertanggung jawab,” tegas Sunaryo.
Ia juga mendorong agar pemerintah desa secara resmi menyampaikan kondisi kritis tersebut melalui forum Musrenbang agar menjadi perhatian serius instansi terkait.
“Tanggulnya sudah bocor. Memang ada benteng batu besar sebagai penahan banjir, tapi tanahnya sudah terkikis, sekarang tinggal batu-batunya saja,” jelasnya.
Menurut warga, kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan karena struktur penahan banjir sudah tidak lagi kokoh. Jika dibiarkan tanpa penanganan cepat, tanggul berpotensi jebol dan memicu banjir yang dapat merugikan masyarakat sekitar.
“Perbaikan harus ditangani oleh pihak yang berwenang dan memiliki kapasitas anggaran, supaya warga tidak terus hidup dalam kekhawatiran dan tidak menunggu bencana terjadi,” pungkas Sunaryo.
(Lut)
Tinggalkan Balasan
