Tuper Naik Tahap Penyidikan, Ketua DPRD: itu jabatan yang lama
PJ.BEKASI – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menegaskan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan (Tuper) yang sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat itu terjadi pada anggota dewan periode 2019 – 2024.
” Jadi menurut laporan, itu yang dimintai keterangan itu jabatan yang terkait waktu itu (periode 2019-2024) dan juga tentunya pihak penegak hukum juga dalam menentukan pemanggilan yang dimintai keterangan itu pihak pihak dengan data yang ada,” kata Ade kepada potretjabar.com diruang kerjanya.
Ade enggan berkomentar banyak bahkan Ia juga tidak ingin tahu kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum tersebut.
”Saya belum bisa komentar jauh, karena saya tidak tau secara persis seperti apa. Tidak ingin juga mengetahui secara rinci terkait hal tersebut saya kira nanti dari pihak – pihak yang memberikan keterangan saja yang bisa memberikan keterangan,” ujarnya
Ade juga mengatakan sampai saat ini dirinya belum ada pemanggilan dari Kejati untuk dimintai keterangan soal perkara yang sedang berjalan tersebut.
Begitu juga belum tahu jika ada pemanggilan para bidang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi yang sudah dimintai keterangan oleh Kajati Jabar.
”Saya sampai saat ini tidak ada pemanggilan dimintai keterangan terkait hal tersebut, saya juga belum mengetahui suratnya, saya mendengar mendapatkan laporan ada beberapa bagian yang dimintain keterangan hanya itu yang saya dapatkan informasikan,” tukasnya.
Kejati Jabar Naikan Status Tahap Penyidikan
Diketahui, belum lama ini Kejati Jabar mengirimkan surat kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi dengan nomor surat B-6465/M.2.5/Fd.2/08/2025, pada tanggal 12 Agustus 2025 perihal bantuan panggilan saksi.
Saksi yang dipanggil untuk dipinta keterangannya diantaranya, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Program dan Keuangan, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan dan Staf Risalah Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi.
Pemanggilan saksi itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor Print-66/M.2/Fd.2/08/2025 tanggal 07 Agustus 2025, dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Tahun 2022 sampai dengan 2024.
Sebelumnya, informasi yang berhasil dihimpun potretjabar.com, Kepala Kejati Jabar terlah mengeluarkan surat printah penyelidikan dengan surat printah nomor : Print-1514/M.2/F.1/06/2024 tanggal 15 juli 2024.
Dugaan tipikor itu bermula dari Peraturan Bupati (Perbup) Bekasi Nomor 196 Tahun 2022 perubahan dari Perbup Nomor 63 Tahun 2019. Perbup ini mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, termasuk besaran tunjangan perumahan.
Perbup tersebut mengatur besaran tunjangan. Untuk ketua DPRD sebesar Rp 42,8 juta, wakil ketua DPRD Rp 42,3 juta dan anggota DPRD Rp 41,8 juta per bulan. Dalam satu bulan dibayarkan tunjangan kurang lebih sebesar Rp 2 miliar lebih.
Kendati demikian, berdasarkan survei harga tertinggi BPK, tunjangan perumahan yang patut diberikan untuk ketua DPRD sebesar Rp 29,1 juta, wakil ketua Rp 28,8 juta dan anggota DPRD Rp 15,9 juta.
Total per bulan untuk tunjangan perumahan berdasarkan survei BPK sebesar Rp 846,9 juta. Jika mengikuti harga terendah dari survei BPK, tunjangan yang diberikan akan lebih rendah lagi.
Dalam rekomendasi BPK mengharuskan adanya revisi perbup nomor 196 tahun 2022, agar tidak membebani APBD. Sehingga tunjangan perumahan bagi para anggota dewan sesuai dengan hasil survei tertinggi yang dilakukan BPK.
Kemudian Bupati Bekasi kembali merubahnya menjadi Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2024, yang merupakan perubahan dari Perbup Nomor 196 Tahun 2022. Perbup Nomor 196 Tahun 2022 sendiri merupakan perubahan dari Perbup Nomor 63 Tahun 2019 yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, termasuk besaran tunjangan perumahan. (red)











