Usai Lantik Sekda, Bupati Bekasi Tekankan Percepatan Pelayanan Publik

PJ.BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi melantik pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah (Sekda) pada Jumat (28/11). Agenda pengambilan sumpah jabatan tersebut digelar sebagai langkah mempercepat roda pemerintahan sekaligus memastikan keberlanjutan pelayanan birokrasi di lingkungan Pemkab Bekasi.

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan bahwa penetapan Sekda definitif merupakan kebutuhan mendesak agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan stabil dan optimal.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bekasi pada hari ini telah melantik Sekda definitif. Kalau terlalu lama, tidak baik untuk perjalanan dan kelanjutan pemerintahan. Pelayanan birokrasi harus tetap berjalan, maka Sekda pun harus ada yang pasti dan sah secara hukum,” ujarnya.

Kinerja Meningkat, Dorongan untuk Perangkat Daerah

Ade menyampaikan bahwa Sekda memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menyoroti peningkatan capaian Pemkab Bekasi berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP dan supervisi KPK, dari sebelumnya 44 persen menjadi 75 persen.

“Ini berkat warning, arahan, serta dorongan Sekda kepada para dinas dan badan untuk segera melengkapi kebutuhan administrasi. Saya juga turun langsung memberikan apresiasi. Mudah-mudahan capaian baik ini bisa diteruskan oleh Sekda yang kini dilantik,” katanya.

Bupati Ade menegaskan pentingnya percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan.

“Jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak bisa masuk sekolah, kekurangan USB, atau fasilitas sekolah rusak. Begitu juga layanan rumah sakit, jangan sampai masyarakat kurang beruntung tidak mendapat respons,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti percepatan penanganan infrastruktur jalan sebagai pekerjaan prioritas yang harus segera diatasi. Keberadaan Sekda definitif, menurut Ade, menjadi beban moral sekaligus tanggung jawab besar dalam memperkuat soliditas ASN.

“Sekda adalah wasit. Wajib mengarahkan, harus tahu bagaimana memberikan terobosan dan jalan keluar ketika ada persoalan,” ucapnya.

Ade mengingatkan bahwa Sekda adalah figur sentral dalam pembinaan aparatur pemerintahan.

“Bapak sekarang adalah bapak para ASN. Rangkul semua, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti lambannya proses sinkronisasi data desa yang berimbas pada keterlambatan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), termasuk dana operasional RT dan RW.

“Saya mohon kepala desa ke depan memastikan sinkronisasi data berjalan cepat. Jangan sampai nanti RT dan RW tidak menerima haknya. Itu uang rakyat, datanya tidak boleh terlambat,” pungkasnya.

Usai dilantik, Sekda Kabupaten Bekasi yang baru, Endin Syamsudin, menyatakan komitmennya untuk menjalankan arahan Bupati serta mendahulukan kebutuhan dasar masyarakat.

“Tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa untuk urusan-urusan masyarakat harus diprioritaskan, terutama layanan kesehatan dan pendidikan. Saya juga harus respons terhadap seluruh aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Endin juga menyinggung tantangan fiskal daerah yang turut dipengaruhi turunnya dana transfer pusat. Langkah awal yang akan dilakukan yakni menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang terdiri dari BPKAD, Bappeda, Inspektorat, dan Sekda sendiri.

“Kita akan membahas kondisi APBD Kabupaten Bekasi yang sesungguhnya. Mudah-mudahan ada solusi agar belanja pemerintah daerah tetap stabil dan tidak terganggu,” jelasnya.

Selain itu, Sekda juga menekankan perlunya percepatan penertiban aset daerah, mengingat nilai aset yang tercatat masih rendah berdasarkan penilaian KPK.

“Mungkin ini juga harus segera dilakukan penertiban aset,” tutupnya.

(lut)