Scroll Untuk Melanjutkan Membaca
Example 360x660
BEKASI

Waduh.! Belanja Sewa Hotel Jadi Sasaran “Mark Up”

×

Waduh.! Belanja Sewa Hotel Jadi Sasaran “Mark Up”

Sebarkan artikel ini

PJ.BEKASI – Anggaran belanja sewa hotel yang digunakan untuk ruang rapat atau pertemuan oleh apartur Pemerintah Kabupaten Bekasi patut dipertanyakan. Alasannya, dari tahun ketahun penggunaan anggaran biaya itu ditemukan penyelewengan sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dari hasil identifikasi yang kami lakukan terhadap penggunaan dan pengeluaran biaya sewa tersebut memang betul ditemukan penyelewengan. Sehingga BPK menginstruksikan agar mengembalikan kelebihan bayar dari uang sewa tersebut,”kata Dewan Pendiri LSM Jeko yang sering dipanggil nama Bob kepada potretjabar.com, Selasa (12/09/23).

Bob menyebutkan, bahwa dalam tahun anggaran 2021 dan 2022. APBD Pemkab Bekasi mengalokasikan anggaran untuk Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sejumlah Rp 60 sampai dengan 70 milliar. Dimana salah satu dari pagu anggaran itu ada klausul belanja sewa hotel yang digunakan oleh 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Setelah dilakukan identifikasi dan observasi ditemukan bentuk penyelewengan atau Mark-Up yang dilakukan sejumlah OPD dalam penggunaan biaya sewa hotel. Misalnya dalam kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis,” tandas Bob.

Lebih lanjut, Bob juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut paling mudah disiasati. Alasannya, mekanisme belanja sewa hotel yaitu PPK kegiatan, memilih hotel yang diinginkan, selanjutnya pihak hotel membuat surat penawaran. Atas dasar surat penawaran itu, kemudian dilakukan proses pengadaan penunjukan langsung.

BACA JUGA :  PT. ATA Diduga Buang Limbah B3 Sembarang

“Nah dalam hal ini. Ketika terjadi kesepakatan. Maka anggaran biaya itu, di kutak katik. Misalnya sesuai pesanan sewa hotel 2 hari, namun praktek nya ketika acara itu berlangsung dipercepat jadi 1 hari. Sedangkan anggaran biaya sewa hotel itu dicairkan 2 hari,”bebernya.

Bahkan, bukan itu saja. Kutak katik anggaran biaya sewa hotel pun terjadi. Misalnya, sesuai penawaran dari pihak hotel terkait harga tertulis Rp 19 s/d 20 juta per hari. Namun dalam proses pencairan keuangan keuangan di Pemda, tertulis Rp 30 juta.

“Biasanya, pembayaran ke pihak hotel dilakukan setelah 1 minggu acara berlangsung. Adapun dari data yang tercatat, ada 6 (enam) OPD yang melakukan hal itu dan nilai potensi Mark-Up dari kutak katik angka mencapai Rp230 juta lebih,” ungkap Bob.(red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: POTRETJABAR.COM