banner 728x90

Tekan Tindakan Penyalahgunaan, Kejari Kabupaten Bekasi Beri Penyuluhan Hukum Bagi Pemdes

  • Bagikan
Foto Redaksi
Foto Redaksi

PJ. BEKASI – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan penyuluhan hukum kepada Kepala Desa dan Perangkatnya, hal itu guna untuk pencegahan penyalahgunaan wewenang dan tidak kejahatan. Penyuluhan hukum Jaga Desa kali ini diadakan di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kasi Intel Kejari Kabupaten Bekasi Lowberty Suseno mengatakan, kegiatan penyuluhan untuk Pemerintahan Desa diselenggarakan dengan tujuan pencegahan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Kepala Desa ataupun Perangkat Desa.

“Tujuan kami sosialisasi hukum, pertama untuk menghindari penyimpangan penyalahgunaan kewenangan Kepala Desa dan perangkat desa, serta mengurangi tindak kejahatan, “kata Seno kepada potretjabar.com usai penyuluhan. Rabu (17/11/20).

Penyuluhan hukum kali ini dengan tema pembinaan penyelengaraan pemerintah dalam hukum Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2020

BACA JUGA :  Sembilan Napi Narkoba Lapas Kelas IIA Cikarang Dipindahkan, Termasuk Terpidana Mati

“Sejauh ini yang kami ketahui tidak ada penyimpangan untuk di muara gembong,maka kami menekankan kesadaran sehingga, kedepannya nantinya masyarakat Muaragembong khususnya Pemerintah Desa apa lagi menjelang Pilkades,” ujarnya

Lebih jauh Seno menjelaskan, bagi Pemdes juga perlu dipahami bahwa semua program yang menggunakan anggaran negara harus transparansi untuk informasi publik.

“Kita juga memberikan pemahaman tentang imformasi publik, temen – temen wartawan dan media berhak untuk mengetahui karena itu disampaikan ke masyarakat dan masyarakat juga harus memahami kalau ada temuan harus di diskusikan dulu dengan perangkat desa dari mana sumbernya desa, “ungkapnya.

Ia juga menambahkan, masyarakat juga berhak untuk mengetahui apa yang dilakukan Pemerintahan Desa dan Kepala Desa dan kebijakan apa yang akan di lakukannya, semua masyarakat berhak mengetahui karena itu salah satu masuk keterbukaan impormasi publik.

BACA JUGA :  Dinilai Cacat Prosedur, Keluarga Terduga Pelaku Begal Tempuh Praperadilan

Tidak hanya menyampaikan tentang pemahaman hukum, Ia juga mempersilahkan masyarakat dapat mengadukan terkait penyelewengann anggaran yang dilakukan oleh Pemdes dan Kepala Desa, saat ini kata Ia kejaksaan juga menyediakan Website untuk pengaduan pelanggaran hukum.

“Mekanisme Regulasinya sudah jelas, kita punya pelayanan, pelaporan kaitan penyalahgunaan anggaran, kita juga ada pelayanan Mang Jaka disitu Ada WA dan Online agar masyarakat dapat menyampaikan lapornya, “ujar Ia.

“Yang penting ada bukti silakan laporkan kepada kami dan jangan hoaks, kalau nggak bener nanti kita di laporkan balik dengan pencemaran nama baik dan kita punya hak untuk mendapatkan impormasi yang sejelas jelasnya, “tandasnya.(Ang)

banner 728x90 banner 728x90 banner 728x90 banner 20x50 banner 20x50 banner 20x50
  • Bagikan
error: POTRETJABAR.COM