banner 728x90

Jika Tidak Bayar Kades Buni Bakti Bakal Dipolisikan

  • Bagikan
Foto Redaksi
Foto Redaksi

PJ. BEKASI – Akibat diberhentikan dari jabatan dari Kepala Dusun secara sepihak, Nursan menuntut Kepala Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi segera kembalikan uang, sebab uang pribadinya digunakan untuk kegiatan yang ada di desa seperti sarana dan prasarana pamong serta untuk kegiatan normalisasi kali DT.8 di tahun 2019 kemarin, jika tidak dikembalikan dalam tempo sepuluh hari maka akan segera dilaporkan ke Polisi.

“Kemarin kami beri waktu selama 10 hari untuk Kepala Desa mengganti uang yang telah saya keluarkan untuk keperluan desa, dan apabila dalam waktu 10 hari sesuai waktu yang ditentukan, dan disaksikan oleh pihak Kecamatan Babelan tidak juga dibayar oleh Kepala Desa, kami akan bawa permasalahan ini ke jalur hukum, dan akan saya laporkan ke pihak kepolisian, “ancam mantan Kadus II Nurhasan.

Sementara salah satu tokoh masyarakat Umar mengatakan, bahwa dirinya ikut menyaksikan dan dengar bersama kemarin saat mediasi berlangsung di aula kecamatan, kata Ia BPD Buni Bakti pernah mengatakan untuk seragam linmas dan RT/RW tertuang dalam SPJ yang dibuat Kepala Desa. Itu artinya bahwa anggaran tersebut terserap padahal menggunakan uang mantan kadus.

BACA JUGA :  Dewan Lagi Garap Perda Kepemudaan, KNPI Kabupaten Bekasi Belum 'Danta'

“Kami minta kepada Kepala Desa untuk memperlihatkan SPJ yang telah dibuat dari tahun 2018 dan 2019, sehingga ada Ketransparasian anggaran dana desa, “ujarnya.

Sebagai masyarakat Desa Buni Bakti, dirinya meminta kepada inspektorat Kabupaten Bekasi, untuk segera mengecek kebenaran dari SPJ yang telah dibuat oleh Kepala Desa Buni Bakti.

“Kalau memang tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan datang langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, serta ke Inspektorat untuk mengadukan permasalahan ini,  “ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Buni Bakti Sidi Sumardi mengatakan, bahwa ini adalah hanya kesalahpahaman saja, dan tidak perlu di besar-besarkan.

“Hanya salah faham saja, yang harus diingat adalah, saya sebagai Kades mempunyai hak preogratif dalam mengangkat dan memberhentikan pegawai desa, “terangnya usai mediasi belum lama ini.

Foto Redaksi
Foto Redaksi

Dari informasi yang didapat bahwa perincian pengeluaran mantan Kadus II Desa Buni Bakti selama menjabat diantaranya, Pembelanjaan Alat Dinas Hansip untuk 11 Orang, juru pengairan desa /ulu-ulu satu Orang, ketua RT dan RW sebanyak 9 Orang.

BACA JUGA :  Pelantikan Wabub Terpilih Tak Kunjung Pasti, Penunjukan 9 Plt Kadis Disoal

Baju Hansip untuk 11 orang x Rp.400.000 = Rp.4.400.000.-, Gesper, Sepatu, Topi dan Kaos Kaki untuk 11 orang x Rp.350.000 = Rp.3.850.000.-, untuk ketua RT dan RW serta juru pengairan desa/ulu-ulu sebanyak 10 orang x Rp.400.000.- = Rp.4.000.000.-, Jumlah Total : Rp.12.250.000.-.

Normalisasi Kali DT.8 tahun 2019 kemarin untuk sewa alat berat jenis beko selama 10 hari, perjamnya Rp.250.000 x 8 jam setiap hari. 80 jam x Rp.250.000 = Rp.20.000.000.-, biaya pembelian solar perhari 20 Liter x 10 Hari = Rp.16.000.000.-, tambah uang makan perhari 250.000 x 10 Hari = Rp.2.500.000.-, Jumlah Total : 38.500.000.-.

Jumlah Keseluruhan: Rp.12.250.000 + Rp.38.500.000 = Rp.50.750.000.-, (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima puluh ribu Rupiah).(Cep).

banner 728x90 banner 728x90 banner 728x90 banner 20x50 banner 20x50 banner 20x50
  • Bagikan
error: POTRETJABAR.COM