LSM GMBI Distrik Majakengka Kecewa Dinas PUPR Gak Bisa Kerja

LSM GMBI Distrik Majalengka audiensi dengan DPUPR Majalengka (Foto : Samsul Ma'arif/potretjabar)
LSM GMBI Distrik Majalengka audiensi dengan DPUPR Majalengka (Foto : Samsul Ma’arif/potretjabar)

PJ. MAJALENGKA – Puluhan anggota LSM  GMBI Distrik Kabupaten Majalengka Jawa Barat mendesak agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bertanggung jawab dengan banyaknya kegiatan infrastruktur yang dikerjakan tidak maksimal alias asal asalan sehingga azas manfaatnya pun tidak bertahan lama. Hal ini menunjukan DPUPR tidak bisa bekerja.

Sekertaris jendral LSM GMBI Distrik Kabupaten Majalengka Yatat  mengatakan, sangat disayangkan kegiatan DPUPR sejatinya dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Majalengka.

“Kami audensi banyak hal yang disampaikan terkait temuan di lapangan  banyak proyek pembanguan yang ada pada Dinas PUPR acak -acakan  serta asal- asalan, ” kata Yayat kepada potretjabar.com usai audiensi Selasa (14/7/20).

BACA JUGA :  Sikat THM, Pemkab Bekasi Bentuk Team Terpadu

“Dalam tuntutan ini  saya selaku sekertaris LSM GMBI meminta pihak PUPR harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan di lapangan  yang amburadul, “ujarnya.

Yayat menegaskan, dirinya mempertanyakan tugas dan fungsi dari pengawasan yang dinilai tidak berjalan sehingga tidak sedikit kegiatan yang tidak sesuai dengan specipikasinya.

“Tadi audensi berjalan alot dan terjadi tanya jawab, namun kami kecewa atas jawaban Dinas PUPR yang berbelit – belit serta tidak memuaskan dan kami selaku LSM GMBI Distrik Kabupaten Majalengka selanjutnya akan melakukan gerakan lagi ke Dinas PUPR sehingga kesimpulan dari audiensi ini kami belum ada kesepakan jawaban, “ungkap Yayat.

Menanggapi hal itu, Sekartais Dinas PUPR Kabupaten Majalengka Ruhyana mengungkapkan, pihaknya selaku dinas sangat berterima kasih atas saran dan temuan dari rekan LSM GMBI .

BACA JUGA :  Kemenangan Kab.Bekasi Tercoreng Atlet Cabutan, KONI Didesak Terbuka

Jika adanya kata Ia, pengawas di lapangan  jarang ada di tempat lokasi itu karena pengawas tidak terpokus di satu tempat ,sebab satu pengawas memegang satu sampai tiga proyek .

“Terkait yang di laporkan oleh LSM GMBI itu pertama adanya banyak temuan di lapangan proyek  yang baru selesai dikerjakan sudah rusak lagi, serta adanya pekerjaan jalan yang tidak diselesaikan oleh pihak rekanan. Namun terkait jembatan yang tidak di bereskan karena tidak ada anggaranya sebab uang ya di  alokasikan untuk covid 19,”pungkasnya.( Sul/PJ).

error: POTRETJABAR.COM