Pemkab Bekasi Minta Naikan DBH 10 Persen

PJ.BEKASI – Meski menyandang predikat kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara dengan lebih dari 7.000 pabrik, Kabupaten Bekasi ternyata hanya menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp500 miliar dari total pendapatan perusahaan yang mencapai Rp45 triliun per tahun.
‎
‎Fakta timpang ini diungkapkan Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja. Ia menilai pembagian DBH tersebut tidak sebanding dengan kontribusi Kabupaten Bekasi sebagai pusat industri dan investasi terbesar di Jawa Barat, yang menjadi magnet bagi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
‎
‎“Kalau Dana Bagi Hasil, setahu saya, untuk perusahaan saja, karena domisilinya di pusat, pendapatannya Rp45 triliun. Kita bagian cuma Rp500 miliar,” ujar Asep Surya Atmaja kepada awak media.
‎
‎Melihat ketimpangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana mengambil langkah strategis untuk memperjuangkan peningkatan DBH.
‎
‎Asep menyampaikan bahwa pihaknya bersama Bupati dan Sekda akan segera mengajukan permohonan resmi ke Kementerian.
‎
‎“Saya bicara dengan Bupati dan Bu Sekda bagaimana caranya kita mengajukan ke Kementerian Perindustrian agar kita minta 5 sampai 10 persen, supaya APBD mencukupi,” jelasnya.
‎
‎Jika DBH dinaikkan menjadi 5 atau 10 persen, Kabupaten Bekasi bisa menerima Rp2,5 hingga Rp5 triliun. Menurutnya, tambahan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk belanja pegawai dan pelayanan publik.
‎
‎“Kalau kita dapat 5 sampai 10 persen, itu sekitar Rp2,5 hingga Rp5 triliun. Dengan begitu APBD dan belanja pegawai Kabupaten Bekasi bisa mencukupi,” tutupnya.(Lut)
‎