PJ. BEKASI – Di Hari Pendidikan Nasional 2021 (Hardiknas) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membeberkan sejumlah catatan tentang kualitas pendidikan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Pandemi diduga telah berdampak signifikan terhadap menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia.
“Pada Januari-Maret 2021 ada 33 kasus anak putus sekolah karena menikah, 2 kasus karena bekerja, 12 kasus karena menunggak SPP, dan 2 kasus karena kecanduan gadget, sehingga harus menjalani perawatan dalam jangka panjang,” ujar Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti dalam Catatan Hardiknas KPAI 2021, dikutip dari detikom Sabtu (1/4/21).
“Yang berarti target RPJMN untuk meningkatkan lama sekolah menjadi terancam gagal tercapai,” lanjutnya.
Selanjutnya, Retno menjelaskan beberapa alasan kebijakan belajar dari rumah (BDR) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dinilai masih tidak efektif. Hal itu disebabkan oleh tumpuannya internet, di mana masih adanya kesenjangan penggunaan internet antarsekolah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.
“Tidak pernah ada pemetaan kesenjangan kemampuan digital dan kemampuan ekonomi antara anak-anak di pedesaan dengan di perkotaan. Tidak ada pemetaan variasi BDR atau PJJ yang dibangun bersama antara guru, siswa, dan orang tua. Lalu kondisi setelah satu tahun lebih BDR atau PJJ mengakibatkan kejenuhan,” kata Retno.
Lebih lanjut soal Hari Pendidikan Nasional 2021., Retno juga memberikan beberapa catatan untuk kegiatan pembelajaran tatap muka yang sebelumnya (PTM) sudah dilaksanakan. Menurutnya, PTM masih menemui kendala, yakni kesenjangan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru (AKB) yang dimiliki masing-masing sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan PTM. Protokol Kesehatan menjadi hal yang paling mendapat perhatian.
Sementara itu, Komisioner KPAI Jasra Putra berbicara mengenai tantangan dunia pendidikan Indonesia menghadapi dampak pandemi COVID-19 di Hari Pendidikan Nasional 2021.
“Yang menuntut pendidikan berubah dan bertransformasi diri, bahkan cenderung merevolusi diri, karena langsung memutus kebiasaan lama, dan dipaksa masuk dalam dunia digital,” ungkap Jasra dalam catatannya.
“Saya kira ini yang perlu dijawab entitas pendidikan, praktisi pendidikan, ahli pendidikan dalam memasuki Hari Pendidikan Nasional ke dua di dalam era pandemi,” lanjut Jasra. (*/red).
